PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TANJUNG PATI KLAS IIB

ABSTRAK Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak yang melakukan tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan suatu jalan keluar dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi Undang-Undang tersebut anak menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati dimana berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta memberikan keterampilan hingga dapat mandiri dengan kehidupan yang lebih baik setelah kembali menjadi bagian dari masyarakat. Jumlah anak per tanggal 19 Januari 2021 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan jumlah 34 (tiga puluh empat) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Kasus yang paling banyak yaitu pencurian, asusila, dan narkotika. Pelatihan kerja yang diikuti oleh anak binaan diharapkan mampu berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan ada atau tidaknya faktor penghambat dari terlaksananya pelatihan kerja tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Melalui penelitian diperoleh kesimpulan mengenai pelaksaan program pelatihan kerja serta faktor penghambat pelaksanaan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati. Kata kunci: Pelatihan kerja, Lembaga Pembinaan Khusus Ana