PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM KABUPATEN KERINCI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, oleh sebab itu dalam pembangunan hukum hal ini dapat menjadi prospek penting guna mencapai tujuan nasional Indonesia. Ketersedian produk halal di Indonesia menjadi suatu hak konsumen muslim yang harus dipenuhi oleh negaranya. Dari hasil observasi, penulis menemukan bahwa di Kabupaten Kerinci produk UMKM yang diperdagangkan masih banyak yang belum mencantumkan label halal pada kemasan. Padahal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mewajibkan kepada seluruh pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal produk. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci sebagai upaya perlindungan konsumen? 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan jaminan produk halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci? 3) Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci yang belum bersertifikasi halal? Metode penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi, serta analisis data menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dalam penerapan sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci masih sangat rendah. Dari 124 UMKM bidang kuliner, hanya 2 yang telah bersertifikasi halal. Upaya pemerintah dalam menerapkan jaminan produk halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yaitu dengan menghadirkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Namun penerapan jaminan produk halal belum maksimal, karena masih banyak sekali yang belum bersertifikat halal. Sehingga belum sepenuhnya konsumen dapat terlindungi dari produk tidak halal. Disarankan BPJPH untuk membentuk perwakilan di daerah tingkat kabupaten/kota, sehingga dapat meningkatkan jumlah produk yang bersertifikat halal. Kemudian perlu diselenggarakan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait sertifikasi halal untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Serta perlu dirumuskan sanksi dan sebuah peraturan daerah yang dapat menjangkau pelaku UMKM yang belum bersertifikat halal. Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), Perlindungan Konsume