PENERAPAN ASAS TRANSPARAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NAGARI (Studi Kasus Di Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)

Negara Indoneisa adalah negara kesatuan dan negara hukum. Gagasan ini diatur didalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan yang bermakna bahwa negara tidak hanya harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, akan tetapi juga menjadikan kesejahteraan rakyatnya sebagai prioritas dalam tujuan dibentuknya negara. Tujuan negara terikat dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Sistem pemerintahan terrendah di Indonesia adalah pemerintahan desa. Salah satu kewenangan desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa yangmana desa harus mampu melaksanakan urusan pemerintahannya termasuk juga dalam hal pengelolaan keuangan dengan baik dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan nagari terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan babakan terkahir dimana pemerintah dalam menyampaikan laporan pertangungjawaban harus memperhatikan asas pengelolaan keuangan nagari. Salah satu asas yang paling utama dan harus diterapkan adalah asas transparan. Dalam praktiknya asas transparan dalam pertanggungjawaban keungan nagari telah diterapkan oleh pemerintah nagari namun belum terlaksana secara optimal dimana masih terdapat masyarakat nagari yang tidak memperoleh keterbukaan informasi terkait pertanggungjawaban keuangan nagari tersebut. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan asas transparan dalam pertanggngjawaban keuangan nagari di Nagari Batipuh Baruh? 2) Faktor penyebab belum optimalnya penerapan asas transparan dalam pertanggungjawaban keuangan nagari di Nagari Batipuh Baruh? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) penerapan asas transparan dalam pertanggungjawaban keuangan nagari telah diterapkan oleh pemerintah nagari namun belum terlaksana secara optimal . Hal tersebut terlihat dimana masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui informasi terkait laporan realisasi anggaran tahun 2021. Pemerintah baru menginformasikan laporan tersebut dalam bentuk baliho yang dipasang di depan kantor wali nagari, penyampaian secara langsung dengan masyarakat baik dalam pertemuan-pertemuan ataupun dalam agenda tim ramadhan yang dilakukan setiap bulan suci ramadhan. 2) faktor penyebab belum optimalnya penerapan asas transparan dalam pertanggungjawaban keuangan nagari yaitu: belum terpenuhinya indikator ketersediaan dan aksebilitas dokumen, kurangnya sosialisasi atau pertemuan dengan masyarakat nagari untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan haknya