PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR SAMSAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Dengan adanya pandemi covid-19 yang terjadi saat ini, berdampak kepada banyak hal sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sehubungan dengan itu peneliti melakukan penelitian Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Samsat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan permasalahan sebagai berikut: 1) Apa Faktor yang Menyebabkan Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19. 2) Apa Tindak Lanjut Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Samsat Provinsi Sumatera Barat. Untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bertumpu dari hasil di lapangan dengan menggunkan metode analisis kualitatif, dengan data yang dibutuhkan primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Faktor penghambat yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 terdiri dari faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan, 2) Tindak lanjut terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 diberikan penegakan hukum dimana penegakan hukum yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 ini masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor, Penghapusan Sanksi