PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PERKARA NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020

ABSTRAK Upaya dalam mewujudkan hak dan kewajiban dalam suatu kegiatan ekonomi, tak lepas dari kesalahpahaman hingga pelanggaran undang-undang oleh konsumen maupun pelaku usaha sehingga menjadi titik awal terjadinya sengketa konsumen. Kehadiran UU No. 8 Tahun 1999 memberikan jawaban terkait penyelesaian sengketa bagi para pihak dirugikan yang mana dalam penanganan sengketa konsumen dapat diselesaikan diluar pengadilan yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Akan tetapi, dalam penegakan hukumnya masih terdapat kerancuan dimana ketidakjelasan wewenang BPSK terutama batas ruang lingkup objek sengketa konsumen yang diselesaikan, seperti pada kasus NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 bahwa objek kerugian yang dialami konsumen ialah adanya perjanjian dalam bentuk Surat Pengakuan Utang PLN. Untuk itu, menjadi landasan bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohon tentang keberatan putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, bahwa BPSK Kota Padang telah melampaui kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA NO:22/PDT-SUS BPSK/2020/PN.PDG salah satu amar putusannya adalah menyatakan BPSK Kota Padang tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan BPSK Kota Padang dalam perkara putusan NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 dan Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam perkara putusan NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020. Metode penelitian digunakan ialah yuridis empiris yang mana penelitian ini dilihat dari implementasi norma di lapangan dari ketentuan hukum yang ditetapkan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa pertimbangan BPSK Kota Padang dalam mengadili perkara tersebut ialah ketidakjujuran serta tidak ada transparan oleh PT.PLN dari sebab adanya Surat Pengakuan Utang PLN. Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang, bahwa objek sengketa yang diselesaikan BPSK Kota Padang bukan termasuk pengertian sengketa konsumen berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen. Kata Kunci: BPSK, Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Perjanjia