PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA MANGUNJAYA KABUPATEN BEKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi Badan Permusyawaratan Desa di lingkungan Desa Mangunjaya belum terlalu dikenal oleh masyarakat Desa Mangunjaya sendiri, seperti apa fungsinya, apa tugasnya dan apa peranannya di Pemerintahan Desa. Oleh karena itu rumusan masalah yang peneliti lakukan terbagi menjadi dua hal yaitu, pertama, bagaimana regulasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Mangunjaya. Kedua, Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permuyawaratan Desa Mangunjaya. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yakni pendekatan dimana dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier, dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, regulasi yang dipakai Badan Permusyawaratan Desa Mangunjaya memiliki berbagai pedoman serta regulasi, dimulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lalu ada Peraturan Menteri Dalam Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tetapi tetap saja regulasi yang masih belum jelas tentang tatacara pengawasan yang baik dan benar serta terperinci menjadi salah satu kendala. Kedua, dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya Badan Permusyawaratan Desa Mangunjaya sudah sesuai dengan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tetapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya Badan Permusyawaratan Desa Mangunjaya memiliki dua (2) kendala, yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Dimana seharusnya Pemerintahan Desa Mangunjaya dan Badan Permusyawaratan Desa Mangunjaya harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya, dan menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing, semata-mata untuk kemajuan Desa Mangunjaya. Terkhusus untuk Badan Permusyawaratan Desa diharapkan lebih giat lagi dalam melakukan fungsinya tekhusus pengawasan, dengan membuat program atau aturan tentang tatacara pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Mangunjaya