PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menurut ketentuan yang berlaku jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan PPAT akan tetapi dalam kehidupan seharihari ternyata masih banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal demikian tentulah akan sangat merugikan pihak pembeli, karena dia hanya dapat meguasai hak atas tanah secara fisik saja secara hukum kepemilikan atas tanah tersebut adalah tetap pada penjual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui; 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman masih melakukan peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat. 2)Bagaimana proses peralihan hak milik atas tanah yang belum bersetifikat di kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. 3)Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang timbul setelah terjadinya peralihan hak atas tanah dengan jual beli tidak bersertifikat. Dalam menjawab tujuan penelitian tersebut penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan, teknik pengelolaan data dilakukan dengan tahapan, yaitu: secara primer maupun sekunder dan analisis secara mendalam, lalu diajukan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini yang pertama faktor-faktor masyarakat masih melakukan jual beli tanah tanpa sertifikat, dikarenakan : biaya dan waktu pengurusan pendaftaran tanah yang lama dan pembuatan akta jual beli yang cukup besar di PPAT, tata cara pelaksanaan jual beli dibawah tangan cukup mudah dan cepat, karena keadaan yang mendesak dan untuk menghinari konflik, dan atas dasar saling percaya antara penjual dan pembeli. Kedua,proses peralihan hak milik atas tanah tanpa sertifikat, yaitu : adanya pernyataan kehendak dari penjual, menunjukan lokasi tanah,diskusi harga, penyerahan uang panjar, melengkapi persyaratan, pembuatan surat perjanjian jual beli dan penyerahan surat perjanjian jual beli kepada pembeli tanah. Ketiga, permasalahan yang timbul setelah terjadinya jual beli tanah tanpa sertifikat, yaitu : tidak dapat didaftarkan tanah yang dibeli tersebut kepada kantor badan pertanahan karena tidak ada akta otentik dari PPAT