KEDUDUKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) SEBAGAI KUASA MUTLAK DITINJAU DALAM PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN

KEDUDUKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) SEBAGAI KUASA MUTLAK DITINJAU DALAM PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN (SISTRI WAHYUNI, 1820123045, Fakultas Hukum Unand, 2018, 101 Halaman) Pembimbing Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn dan Dr. Delfiyanti, S.H., M.H ABSTRAK Pengaturan pembuatan SKMHT didasarkan pada pasal 15 UU Hak Tanggungan 1996 terdapat pada ayat 2 yaitu SKMHT bersifat tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya. Terhadap notaris dapat dibuat dalam bentuk minuta akta dan akta in originali. Sedangkan pada PPAT dalam bentuk akta PPAT. Maka berdasarkan hal tersebut agar terdapatnya kepastian hukum terhadap SKMHT yang seharusnya berlaku mutlak, maka SKMHT menjadi kewenangan notaris yang dibuat dalam bentuk minuta akta dan akta in originali. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai Kuasa Mutlak ditinjau dalam Pemasangan Hak Tanggungan? 2) Bagaimana Akibat Hukum dalam Pembuatan SKMHT sebagai Kuasa Mutkak dalam Pemasangan Hak Tanggungan? metode yuridis empiris. Penelitian ini melalui pendekatan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data yang diperoleh diolah melalui editing dan koding, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan:1) maka pembuatan SKMHT menjadi kewenangan notaris Hal ini didasarkan pengaturan perundang-undangan yang mengatur notaris dan PPAT,mengenai kewenangan,wilayah kerja, kekuatan pembuktian. Tidak ada lagi pembuatan SKMHT dalam bentuk pencampuran akta notaris dan akta PPAT sehingga dapat berlaku mutlak sepanjang jangka waktu yang ditetapkan tersebut terpenuhi. 2) Ketidaksinkronisasian akta PPAT tersebut, maka timbul ketidakpastian hukum terhadap SKMHT terhadap notaris dan PPAT Maka berdasarkan hal tersebut agar terdapatnya kepastian hukum terhadap SKMHT, maka SKMHT menjadi kewenangan notaris yang dibuat dalam bentuk minuta akta dan akta in originali Kata kunci: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Kuasa Mutlak, Pemasangan Hak Tanggunga