PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH GAKKUMDU (Kajian Tentang Politik Uang dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman)

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud dari demokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun dalam proses pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai perbuatan yang dapat merugikan orang banyak,dan integritas dari pelaksanaan Pilkada itu sendiri, salah satunya tindak pidana pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah. Adapaun rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman). 2) Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman). 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Penegakan hukum terhadap tindak pidana sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak efektif karena dari 3 (tiga) temuan kasus pidana yang ditangani tidak ada kasus yang sampai pada tingkat pengadilan, semua kasus berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum tindak pidana ini dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum terdiri dari 5 (lima) yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi sentra penegakan hukum terpadu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah adalah dengan melaksanakan tugasnya sebagai pemegang penegak hukum tanpa adanya pengaruh internal mau eksternal dari suatu kebijakan dengan tujuan agar proses demokrasi berjalan dengan aman, tentram, serta terciptanya keadilan. Kata kunci: Penegak Hukum, Tindak Pidana, Pemilihan Kepala Daerah, Gakkumdu, Politik Uang, Penggunaan Fasilitas Negar