PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

ABSTRAK Maraknya pelanggaran ketertiban umum menjadikan pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk menerbitkan perda ini. Bupati Solok Selatan Khairunas menjelaskan bahwa penindakan pelanggaran ketertiban umum sebelumnya belum diatur khusus dalam perundang-undangan daerah, khususnya di Solok Selatan, pelanggaran seperti meracun ikan, membuang sampah ke sungai, adanya warung kelambu, PKL, perilaku pornografi dan Porno aksi, serta perilaku lain yang mengganggu ketertiban umum perlu dan akan ditindak sesuai perda yang sudah ada.Permasalahan ketertiban umum ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum terlaksana sebagaimana mestinya.Rumusan Masalah : Pertama, Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentaraman dan Ketertiban Umum Kedua, kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam penyusunan penelitian hukum ini jelas penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tindakan secara preventif dan tindakan represif sebagai berikut: Tindakan Preventif seperti Sosialisasi terkait perda tentang ketentraman dan ketertiban umum, pendekatan secara persuasif, patrol, penjagaan dan pengawasan. Tindakan Represif seperti surat teguran, pencabutan izin usaha, pembokaran lapak hingga pelaporan tindak pidana ringan. Kedua, Kendala dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam penerapan perda tentang ketentraman dna ketertiban umum adalah : Banyak penolakan secara pemahaman hukum, Penyerobotan fasilitas khusus (fasus) dan fasilitas umum, Adanya kepentingan orang berdasi yang melindungi seperti hak- hak para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di daerah Ruang Terbuka Hijau, Lemahnya pengawasan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Perhubungan dalam menegakkan peraturan daerah. Upaya yang dilakukan adalah : Memberikan penyuluhan dan pembinaanMengupayakan lokasi/lahan baru, Memberikan pelatihan dan bantuan modal, Meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara bertingkat dari tingkat kenagarian, kecamatan maupun tingkat Kabupaten