ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PEDESAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Penelitian bertujuan untuk menganalisa kemampuan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah, menganalisa pelaksanaan pemungutan, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan sudah memiliki infrastruktur yang memadai dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah terutama terkait dengan peraturan dan sarana prasarana. Sebagai landasan hukum pelaksanaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mempersiapkaan Peraturan Daerah dan beberapa Peraturan Bupati. Pengelolaan PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak Daerah (|SISMIOPD) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Permasalahan utama dalam pelaksanaan PBB-P2 adalah kurangnya pencapaian target pemungutan PBB-P2 yang tidak mencapai 50 %. Penyebab permasalahan ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan belum adanya fungsi pengawasan pemungutan PBB-P2 oleh Badan Pendapatan serta Data mengenai objek pajak masih menggunakan data lama dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar PBB-P2