KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN NOTARIS YANG MERANGKAP TUGAS SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN NAGARI (Studi Kasus Kabupaten Dharmasraya)

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN NOTARIS YANG MERANGKAP TUGAS SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN NAGARI (Studi Kasus Kabupaten Dharmasraya) (Rifdal Fadli, NIM. 1820123026, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pembibing I Dr.Dahlil Marjon, SH.,MH Pembibing II Dr.Yussy Adelina Mannas, SH.,MH vi + 96 Halaman, 2022) ABSTRAK Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, Kepastian Hukum pengaturan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah. Termasuk juga untuk notaris-notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat Negara, dalam hal ini adalah badan Permusawaratan Desa atau Nagari (BAMUS). Kepastian Hukum Pengaturan Notaris Yang merangkap Tugas sebagai Anggota Badan Permusyratan Nagari Studi Kasus Kabupaten Dharmasraya menjadi judul dari tesis ini.. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Penelitian ini merupakan peneitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Hasil penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Kepastian Hukum Pengaturan Notaris yang merangkap tugas Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan dianalisis berdasarkan UJUN yaitu, Kepastian hukum pengaturan Notaris yang merangkap tugas sebagai anggota badan permusyaratan Nagari masi ada kekaburan hukum dikarenakan dalam Pasal 17 UUJN tidak ada larangan Notaris rangkap jabatan sebagai anggota badan permusyaratan nagari, namun dalam Pasal 16 UUJN Notaris dalam menjalankan Tugas wajib bersikap adil, jujur, netral dan tidak berpihak, namun dengan notaris merangkap jabatan sebagai Badan permusyaratan nagari akan menimbulkan indikasi keberpihakkan dan benturan kepentingan (2) Bagaimanakah Akibat Hukum Notaris yang Merangkap tugas Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu, Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai Pejabat Negara yaitu terdegradasinya akta yang dibuatnya menjadi akta dibawah tangan serta dikenakan sanksi-sanksi berupa diberhentikan sementara 3 bulan oleh Majelis Pengawas Wilayah setempat kemudian ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan putusannya melalui sidang terbuka memberikan sanksi yaitu diberhentikan sementara 6 bulan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pengaturan Notaris, Merangkap Tugas, Anggota Badan Permusyratan Nagar