PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHASUTAN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG (Studi Kasus Penyidikan atas Unjuk Rasa Warga Kota Padang di DPRD Sumatra Barat, 25 September 2019)

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHASUTAN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG Usi Zahara, 1820112056, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 112 halaman, 2022) ABSTRAK Unjuk Rasa atau yang disebut dengan demonstrasi merupakan satu hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum tentang suatu permasalahan yang dianggap tidak berpihak pada keadilan masyarakat. Menyampaikan aspirasi tersebut juga memiliki syarat dan aturan yang harus dipenuhi karena jika tidak, hal tersebut dapat mengakibatkan kerusuhan. Belakangan ini banyak kita temui maraknya aksi kerusuhan yang terjadi di tanah air, salah satunya adalah kerusuhan yang terjadi pada kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019. Hakikatnya dari kerusuhan tersebut berawal dari perbuatan sipenghasut untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh sipenghasut. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana peran penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penghasutan dalam aksi unjuk rasa? dan Apa saja kendala yang dihadapi oleh Penyidik didalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penghasutan ? Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yang melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kenyataan lapangan. Berdasarkan penelitian, pihak penyidik didalam menerapkan tindak pidana yang dilakukan demonstrasi pada tahun 2019 menggunakan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kendala yang dihadapi penyidik didalam melakukan penyidikan pada kasus tersebut salah satunya ialah terkait dengan Hak Asasi Manusia. Disatu sisi sebagai aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya, namun disisi lain penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dianggap sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya. Kata kunci : Tindak Pidana, Penghasutan, Penyidikan, Unjuk Rasa, Anarki