PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI SUMATERA BARAT

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat dituntut untuk memiliki suatu kompetensi. Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Sudah dijelaskan bahwa Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat), kursus, seminar, dan penataran. Dan dalam pengembangan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Namun dalam kenyataannya di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS masih belum sesuai dengan UU ASN, PP No. 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Hal ini bisa mempengaruhi kompetensi Pegawai yang kurang efektif sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sering kali tidak berjalan optimal dan mempengaruhi mutu pelayanan publik. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1.Bagaimana pengaturan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, 2.Bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (Empiris). Penelitian ini bersifat penelitian hukum deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Pengaturan pengembangan kompetensi PNS telah di atur dalam Pasal 70 UU ASN yang mengatur tentang hak dan kesempatan bagi PNS dalam pengembangan kompetensi dan dalam Pasal 217 PP No. 17 Tahun 2020, dalam Pasal 210 Ayat (2) dan Pasal 213 sampai Pasal 216 PP No. 11 Tahun 2017, serta dalam Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 yang mana aturan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan dan kewenangan pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS di tingkat instansi dan nasional, namun pengaturan tersebut belum didukung secara menyeluruh dalam pengaturan yang ada di tingkat daerah, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS di tingkat daerah belum optimal. Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS yang dilakukan pada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dari data yang di dapatkan hanya 30 orang dari 66 orang PNS di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti pengembangan kompetensi PNS dan juga tidak disusunnya rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan, hal ini menunjukkan masih belum optimalnya dan belum sesuainya pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS dengan peraturan yang berlaku, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaanya