TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASYARAKAT PEMAKAI TANAH NEGARA ASET PERKERETAPIAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK KEGIATAN DI LUAR BIDANG PERKERETAPIAN (Studi Kasus Pemanfaatan Tanah Kawasan Stasiun Kereta Api Kota Bukittinggi)

ABSTRAK Penguasaan tanah aset perkeretaapian oleh PT. KAI (Persero) dalam bentuk Gronkaart adalah bukanlah bentuk hak atas tanah, melainkan hanya sebagai alas hak bagi perusahaan untuk memanfaatkan tanah Negara. Penyewaan tanah aset perkeretaapian oleh PT. KAI (Persero) bertentangan dengan Undang-undang pertanahan. Tanah perkeretaapian adalah tanah Negara dan, bukan Hak Milik, PT. KAI (Persero) tidak berhak menyewakan tanah. Penulis tertarik membahas : 1). Bagaimana status tanah yang disewakan oleh PT. KAI kepada masyarakat kawasan stasiun Kota Bukittinggi? 2). Bagaimana proses penyewaan tanah yang dilakukan oleh PT. KAI kepada masyarakat kawasan stasiun Kota Bukittinggi? 3). Bagaimana tinjauan perlindungan hukum terhadap masyarakat pemakai tanah negara tersebut, dalam hal negara mengubah peruntukan tanahnya dan dimanfaatkan untuk kegiatan di luar perkeretapian? Penulis melakukan penelitian secara yuridis empiris yaitu menganalisis masalah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku serta dihubungkan dengan fakta yang ditemui dilapangan dan membandingkan dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian yang didapat: 1). Status penguasaan tanah aset perkeretaapian oleh PT. KAI (Persero) dalam bentuk Gronkaart adalah bukan bentuk hak atas tanah, melainkan hanya sebagai alas hak bagi alas hak bagi perusahaan untuk memanfaatkan tanah Negara 2). Dalam penyewaan tanah, harus dibuatkan perjanjian yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), agar perjanjian tersebut sah dihadapan hukum. Kalau tidak, perjanjian tersebut batal demi hukum. Meski perjanjian ini batal demi hukum, faktanya, PT. KAI (Persero) terus menyewakan tanah bagi masyarakat. 3). Karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap masyarakat penyewa tanah kereta api sehingga dibutuhkan kebijakan pemerintah berupa Diskresi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia hanya akan diberikan untuk masyarakat atau penyewa sah tanah PT Kereta Api Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemakai Tanah Negara, Aset Perkeretaapian, Kegiatan di luar Perkeretaapia