PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PARIAMAN SUMATERA BARAT

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat Fatika Putriyola Aulia, 1920112007, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 121 halaman, 2022. ABSTRAK Tindak pidana perjudian konvensional diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP dan terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan menggunakan melalui media elektronik diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, idealnya hukum yang dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menindak tindak pidana perjudian online adalah Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapan terhadap Undang-Undang ini belum berlaku efektif di wilayah hukum Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Perumusan masalah dalam penelitian 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Pariaman Provinsi Sumatera Barat ? 2. Bagaimanakah penerapan asas lex specialis derogat legi generali terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Pariaman Sumatera Barat? Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data di Kejaksaan Negeri Pariaman. Data sekunder hanya sebagai data pendukung, diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Dari hasil penelitian diperoleh: Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Pariaman Provinsi Sumatera Barat masih menerapkan Pasal perjudian konvensional yaitu KUHP, hal tersebut dikarenakan pertama, tidak adanya sarana yang mendukung seperti laboratorium forensik dalam mengungkap data-data yang bersifat digital. Kedua, terbatasnya dana anggaran operasional dan Ketiga, sulitnya menemukan alat bukti dan barang bukti di mana dalam pembuktian terhadap Undang-Undang ITE diperlukannya ahli ITE. Walaupun begitu penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dengan menggunakan KUHP tetap memberikan keadilan dan kemanfaatam hukum. asas kepastian hukum bukan satu-satunya tujuan hukum, bahwa bila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan hukum maka aparat penegak hukum harus meletakkan keadilan dan kemanfaatan hukum di atas kepastian hukum. sehingga penerapan asas lex specialis derogat legi generali tidaklah kaku dalam prakteknya di Indonesia. Agar pimpinan kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Mahkamah Agug membuat kebijakan khusus terkait SOP dalam penanganan tindak pidana perjudian online, agar pemerintah menyediakan laboratorium forensik dan pusat studi Cyber law di perguruan-perguruan tinggi. Agar badan Litbang Instansi atau perguruan tinggi membuat riset komprehensif tentang cyber law dan teknologi informasi sehingga riset terseut dijadikan masukan dalam menyusun produk-produk cyber law yang berkualitas. Kata kunci : Penegakan hukum, tindak pidana, perjudian online