PERLINDUNGAN HUKUM OLEH DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI WILAYAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK Kekerasan menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah tindak pidana perkosaan. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap tindak pidana perkosaan yang kerap kali menimpa anak, terutama anak penyandang disabilitas. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman adalah memberikan pendampingan pada setiap proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan yang didampingi oleh Pekerja Sosial, serta memberikan rehabilitasi baik sosial maupun medis. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ketika memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman adalah kesulitan dalam mencari keterangan atau bukti terhadap perbuatan apa saja yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dikarenakan adanya perubahan jawaban yang diberikan oleh korban serta kurangnya profesi penerjemah bagi anak penyandang disabilitas wicara sebagai korban maupun saksi suatu tindak pidana. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Disabilitas, Tindak Pidana Perkosaa