PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG BERASAL DARI TANAH ADAT UMA / SIABAKKAT LAGGAI DIKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG BERASAL DARI TANAH ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI ( Victi Eris, 1820123062, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UniversitasAndalas, 144 + xi Halaman, Tahun 2022 ) ABSTRAK Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap atau PTSL telah menjadi program strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional selama 4 tahun terakhir. PTSL sendiri merupakan strategi percepatan penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Jamina kepastian hukum hak atas tanah menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di bidang Pertanahan 2015-2019. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat adat mentawai untuk mengenal hak atas tanah adatnya semakin tinggi, kesadaran ini termanifestasi dalam upaya setiap uma untuk mengenal batas-batas sosial, teritorial, dan ekonomi mereka masing-masing. Ada sekitar 45.000 bidang tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sementara yang baru bersertifikat sekitar 5.851 bidang tanah, yang belum disertifikat sekitar 39.149 bidang tanah, target kantor pertanahan Mentawai di tahun 2025 seluruh bidang tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah harus bersertifikat, Termasuk tanah adat. Penelitian ini dilakukan guna melihat proses pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berasal dari tanah adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan metode yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : pada rumusan masalah 1. Masih terdapat masyarakat yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan tanah secara lengkap atau tidak lagi tersedia, maka Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu, mempunyai fungsi menerangkan terhadap kepastian mengenai pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan atas suatu bidang tanah sesuai dengan kenyataan penguasaan fisik di lapangan, termasuk riwayat kepemilikan, peralihan atau perolehan tanah, sesuai catatan dalam buku register desa/kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu serta keterangan ada tidaknya sengketa dari pihak lain dan tidak menjadi jaminan suatu hutang. Pada rumusan masalah 2. Program PTSL pada tahun angggaran 2021, yang awalnya ditargetkan sebanyak 1846 bidang tanah, namun yang hanya terealisasikan sebanyak 1202 bidang tanah yang terletak di Desa Katurai dan Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat daya. Pada pelaksanaan Kegiatan PTSL tahun 2022, pihak kantor pertanahan sedang memprioritaskan Program PTSL pada tahun angggaran 2022, di Desa Betumonga dan Dusun Sabeugungung, karena sebagian besar bidang tanahnya berasal dari hak milik adat. Pada rumusan masalah 3. Permasalahan dan Kendala yang ditemui dalam kegiatan PTSL Di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terkait pelaksanaan PTSL, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh panitia ajudikasi dan satgas dilapangan, kendala ini juga diakui oleh pihak kantor pertanahan sendiri karena ada beberapa faktor sosial, faktor kondisi alam dan tingkat pengetahuan masyarakat yang membuat Proses pelaksanaan memakan waktu yang banyak dan penyampaian informasi terkait PTSL tidak utuh dipahami masyarakat. Kata Kunci : PTSL, Tanah Adat, Kepulauan Mentawa