PELAKSANAAN ATURAN TERKAIT PENGUASAAN TANAH ANTARA PIHAK ANAK MAMAK DENGAN KEMENAKAN MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KENAGARIAN TANJUNG SANI KABUPATEN AGAM

ABSTRAK Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti sekaligus memiliki fungsi ganda, tanah dapat menjadi sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk berkehidupan, tanah juga menjadi modal dalam pembangunan. Mengingat kedudukan tanah yang sangat krusial itu, lumrah jika sengketa tanah terjadi di kalangan masyarakat, khususnya sengketa tanah pusako. Salah satu penyebabnya adalah adalah karena pelaksanaan aturan terkait penguasaan tanah harta pusako yang tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, menggunakan sifat penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah: 1.Bagaimana pelaksanaan aturan terkait penguasaan tanah harta pusako. 2.Apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa penguasaan tanah harta pusako. 3.Apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkaranya. Hasil penelitian dan pembahasan yang pertama adalah terdapat ketidak-berjalanan aturan hukum adat Minangkabau terkait dengan penguasaan tanah pusako tinggi, dimana harta pusako tinggi itu dibagi-bagi menjdi milik perorangan dengan alasan menghindari perselisihan antar keluarga, kedua, penyebab terjadinya sengketa penguasaan tanah adalah karena aturan hukum adat yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, ketiga pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah dengan memperhatikan alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, hakim memutuskan tanah objek sengketa menjadi milik pihak anak mamak dengan pertimbangan bahwa tanah objek sengketa telah dilakukan pembagian pada tahun 1962, dibuktikan dengan surat keterangan pembagian warisan yang telah diakta-notariskan. Dalam penelitian yang penulis lakukan berdasarkan informasi-informasi dari studi lapangan, penulis dapat menyimpulkan kalau sengketa penguasaan tanah harta pusako ini terjadi bukan hanya sekedar rumitnya masalah adat sebagaimana dikemukakan, tetapi juga akibat pengaruh sosial dan faktor ekonomi, serta sifat individualisme dari masyarakat itu sendiri. Penulis menyarankan, perlu diadakan sosialisasi tentang aturan penguasaan tanah harta pusako agar kedepannya tidak terjadi lagi perselisihan, kemudian sosialisasi mengenai pendaftaran tanah juga penting untuk dilakukan supaya tanah yang bersangkutan memiliki kekuatan hukum, terakhir sebaiknya pemerintah memberikan wewenang yang lebih besar kepada lembaga adat karena lembaga adatlah yang lebih mengetahui tentang duduk perkara setiap permasalahan harta pusaka. Kata Kunci : Pelaksanaan Aturan Terkait Penguasaan Tan