EEKSISTENSIiHUKUM PIDANAiADATiDALAMiPENYELESAIAN TINDAK PIDANAiADAT ZINA DI NAGARIiPEMATANG PANJANGiKABUPATEN SIJUNJUNGG

ABSTRAKK Hukumipidanaiadatiadalah peraturan perundang-undangan yangitidak tertulisidalam pedoman administrasi, memuat pedoman hidup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Masyarakat Indonesia memanfaatkan peraturan pidana adatisebagai penyelesaian kasus-kasus yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Adanya hukum pidana adat secara lokal merupakan gambaran kehidupan daerah di setiap daerah masing-masing. Eksistensiihukumipidanaiadat dikajiidariiperspektifinormatif bertitik ada dalamnUU Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) subbb, berikutnya di Minangkabau khususnya di Nagari Pematang Panjang, Sijunjung diatur dan diimplementasikan ke dalam Peraturan Nagari (PERNAG). Walaupun pernah dinobati sebagai nagari teraman di Sumatera Barat, Nagari Pematang Panjang juga terdapat banyak kasus tindak adat zina. Penulisan skripsinini menggunakanipendekataniyuridis sosiologis melalui studi dokumen dan wawancaraayangikemudian dianalisissmenggunakan peraturannperundang-undangan sertaateori hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalahhuntuk mengetahui bagaimana eksistensi serta implementasi hukumnpidana adat di Nagari Pematang Panjang. Adapun hasilnpenelitiannmenunjukkan bahwa hukum pidana adatnzina dinNagari Pematang Panjang masih eksis, hal itu terlihat pada penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku zina masih berlaku dan dijalankan. Adapun faktor yang membuat hukum pidana adat ini masih eksis adalah (1) masyarakat yang homogen, (2) kuatnya hubungan lembaga yang ada di nagari, (3) ada dan agama saling menopang. Penerapannsanksi terhadap pelaku tindaknpidana zina ini, terdapat beberapaasanksi yang dikenakan kepada pelaku, seperti dibuang sepanjang adat dan denda. Adapun dalamnpenerapannya, terdapatnbeberapaakendala yang dihadapi antaraalain faktor lemahanyanpenegakkan hukum, faktor ekonomi pelaku, faktor masyarakat dannfaktor budaya. Upaya yang dilakukanndalam mengatasinkendala yang terjadi adalah dengan memberikan pembinaan tentangnadat dan syara’, kebijakan penegak hukum, sosialisaoi tentang tentenga adat, penguatan fungsi pengawasan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kata Kunci: Eksistensi, Tindak Pidana Adat Adat Zina, Nagari Pematang Panjan