KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT UKUI KABUPATEN PELALAWAN

KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT UKUI KABUPATEN PELALAWAN (Dicky Kurniawan, NIM. 1820123050, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, vi + 95 Halaman, 2022) ABSTRAK Pada umumnya, yang menjadi Agunan yang digunakan dalam suatu kegiatan pemberian kredit adalah barang bergerak seperti mobil atau benda tidak bergerak seperti tanah yang mana masing-masingnya dibuktikan dengan Sertifikat Hal Milik untuk tanah dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun, dalam prakteknya BRI juga menerima Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dalam proses pemberian kredit kupedes. Dimana SKGR tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh camat. kedudukan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas hasil peralihan hak dengan jual beli antar warga apabila dijaminkan ke Bank tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan jika belum disertipikatkan. Namun ada beberapa bank yang masih menerima debitur dengan tanah Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai jaminan pemberian kredit. Salah satu bank yang menerima jaminan tersebut yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ukui Kabupaten Pelalawan dalam hal pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundangan hukum berlaku efektif. Hasil Penelitian ini adalah (1) Kedudukan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebagai Agunan Dalam Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ukui Kabupaten Pelalawan yaitu SKGR pada prinsipnya dapat dijadikan jaminan untuk suatu perikatan sepanjang para pihak sepakat untuk menjadikan SKGR sebagai jaminan dalam perikatan yang terjadi diantara para pihak yaitu tidak ada larangan SKGR untuk dijadikan jaminan, karena menurut Pasal 1338 KUHPerdata setiap pihak dalam perjanjian diberikan kebebasan untuk mengatur apa yang mereka perperjanjikan, ketentuan ini sejalan dengan pengaturan mengenai hak perorangan yang besifat relatif. Sehingga apabila dalam suatu perjanjian disepakati bahwa SKGR akan dijadikan jaminan, maka SKGR sah sebagai jaminan dalam perikatan yang disepakati oleh para pihak. (2) Penyelesaian Terhadap Kredit yang Bermasalah dengan menggunakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai Jaminan dalam pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ukui Kabupaten Pelalawan yaitu Dengan penjaminan SKGR yang tidak diikatkan dengan Hak Tanggungan, meletakkan kreditur pada kedudukan yang tidak aman, yaitu tidak memiliki hak untuk didahului sebagaimana kreditur pemegang Hak Tanggungan dan sulit dalam pelaksanaan eksekusinya dalam hal debitur wanprestasi. Eksekusi terhadap jaminan tanah yang tidak diikat dengan Hak Tanggungan adalah dengan cara rieele executie yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyatakan bahwa tergugat wanprestasi. Kata Kunci: Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Agunan, Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES