TESIS PERALIHAN HAK ULAYAT KAUM DILUAR KETENTUAN ADAT DI NAGARI KEPALA HILALANG KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERALIHAN HAK ULAYAT KAUM DILUAR KETENTUAN ADAT DI NAGARI KEPALA HILALANG KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN Vivi Leosti Ratman, Program Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 109 halaman, Tesis, 2022 ABSTRAK Dewasa ini adanya amanah dari pemerintah untuk mensertipikatkan hak atas tanah termasuk tanah adat yang dimiliki oleh suatu kaum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab yang menjadi tujuan pendaftaran tanah tersebut adalah adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah tersebut, memberikan perlindungan hukum atas tanah itu sendiri dan pemegang hak atas tanah dan memberikan informasi tertentu bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal itu juga menjadi faktor pendorong suatu kaum untuk mendaftarakan tanah ulayatnya, melalui Badan Pertanahan Nasional setempat yang berstatuskan atas konversi hak atas tanah. Sehingga sertipikat yang akan terbit tersebut berisikan Mamak Kepala Waris sebagai pemimpin kaum tersebut dan anggota kaum. Namun ada beberapa hal yang menyalahi ketentuan adat dalam peralihan hak ulayat kaum. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini (1) Bagaimana alasan Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat Di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman? (2) Bagaimana proses Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat menjadi Hak Milik Di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) alasan Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat ada tiga yaitu untuk menebus gadai kebun karena tidak adanya solusi untuk mendapatkan kembali tanah ulayat yang telah tergadai, menghindari sengketa dikemudian hari, dan demi kepastian hukum dan peralihan hak sebagian kepada orang lain walaupun tanah ulayat Minangkabau tidak dapat dijual dan digadai, namun dalam keadaan mendesak dapat dialihkan atau dipindahtangan, Untuk dapat melakukan pemindahtangankan atau pengalihan tanah ulayat tersebut harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum yang bersangkutan. Namun, status tanah ulayat setelah dilakukan pembagian hak bersama tersebut menjadi hilang, atau dengan kata lain menjadi hak milik pribadi walaupun yang memiliki setelahnya adalah anggota kaumnya sendiri (2) proses Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat menjadi Hak Milik dimana permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik dalam hukum adat khususnya di Minangkabau memang belum diatur dalam peraturan per-undang-undangan, namun peralihan dari tanah ulayat tersebut menjadi milik perorangan atau hak milik dapat dilakukan dengan syarat-syarat kesepakatan semua anggota kaum yang telah disetujui dan diketahui oleh pemuka adat dan instansi pemerintah. Kata kunci: Tanah Ulayat, Hak Milik, Minangkaba