PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN (Muhammad Pajri, NIM. 1820123056, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, vii + 108 Halaman, 2022) ABSTRAK Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan. Pengawas dan pemerikasaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Oleh karena cukup banyaknya Notaris yang berada di Kabupaten Padang Pariaman yang sepanjang dapat penulis lihat dan perhatikan juga melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut maka Penulis, mengambil fokus penelitian pada bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman terhadap Notaris yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan jabatannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundangan hukum berlaku efektif. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan yang Dilakukan Oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Padang Pariaman yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, menanggapi dengan maksimal pengaduan-pengaduan masyarakat mengenai Notaris yang diduga melakukan pelanggaran, melaksanakan penyerahan protokol. (2) Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan oleh Notaris yang berada dalam Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Pariaman yaitu Kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris tersebut melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, dalam hal ini Notaris sangat mempercayai karyawannya untuk menerima dan menyimpan biaya yang dititipkan oleh klien kepadanya. Ketika biaya telah dititipkan oleh kliennya Notaris tersebut, namun karyawannya tidak melaporkan ada titipan biaya pengurusan tersebut kepada notarisnya. Sehigga, Notaris tersebut harus bersedia bertanggung jawab dalam hal demikian untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh kliennya tersebut. (3) Proses Penegakkan Hukum oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Pariaman akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris. Apabila Notaris yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN makan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Pariaman akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Jika Notaris tidak memperbaiki kinerjanya maka laporan akan dilanjutkan/direkomendasikan ke Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kata Kunci: Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah Notaris, Notari