Sebagai wujud dan upaya perlindungan dan kepastian hukum dari Pemerintah maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT namun kenyataannya jual beli tanah dan Pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Merangin khususnya di Desa Kungkai masih banyak dilakukan berdasarkan selembar alas hak jual beli di bawah tangan atau jual beli secara adat yang dibuat oleh Kepala Desa, tidak jarang hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait dengan kebenaran dokumen data-data yuridis berupa alas hak atas tanah sebagai dasar pendaftaran tanah yang harus di periksa d...
Skripsi ini membahas tentang “persepsi pemustaka tentang layanan sirkulasi di perpustakaan MTsN 1 E...
Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau ...
ABSTRAK Setiap transaksi jual beli hak atas tanah, menurut UUPA dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pem...
JUAL BELI HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN ATAS HAK PENGELOLAAN PEM...
Dalam kehidupan manusia jual beli merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga m...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan jual beli hak milik atas tanah (dalam jaminan). Pi...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kepastian hukum jual beli tan...
Peralihan hak karena pewarisan wajib untuk dilakukan pendaftaran tanah, namun hal ini seringkali dil...
Peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli di Kabupaten Demak diatur dalam Undang-undang Pokok A...
Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Pok...
ABSTRAK Sertifikat merupakan tanda bukti hak dengan jelas telah nampak fungsinya yaitu sebagai “...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli hak milik atas tanah ...
Tanah merupakan aset daerah yang tak lain adalah sumber daya penting bagi Pemerintah Daerah itu sen...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli hak milik atas tanah ...
Abstrak PERANAN NINIAK MAMAK DALAM PENYELESAIAN TANAH PUSAKO TINGGI DI NAGARI LUBUK BASUNG Masyar...
Skripsi ini membahas tentang “persepsi pemustaka tentang layanan sirkulasi di perpustakaan MTsN 1 E...
Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau ...
ABSTRAK Setiap transaksi jual beli hak atas tanah, menurut UUPA dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pem...
JUAL BELI HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN ATAS HAK PENGELOLAAN PEM...
Dalam kehidupan manusia jual beli merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga m...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan jual beli hak milik atas tanah (dalam jaminan). Pi...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kepastian hukum jual beli tan...
Peralihan hak karena pewarisan wajib untuk dilakukan pendaftaran tanah, namun hal ini seringkali dil...
Peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli di Kabupaten Demak diatur dalam Undang-undang Pokok A...
Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Pok...
ABSTRAK Sertifikat merupakan tanda bukti hak dengan jelas telah nampak fungsinya yaitu sebagai “...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli hak milik atas tanah ...
Tanah merupakan aset daerah yang tak lain adalah sumber daya penting bagi Pemerintah Daerah itu sen...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli hak milik atas tanah ...
Abstrak PERANAN NINIAK MAMAK DALAM PENYELESAIAN TANAH PUSAKO TINGGI DI NAGARI LUBUK BASUNG Masyar...
Skripsi ini membahas tentang “persepsi pemustaka tentang layanan sirkulasi di perpustakaan MTsN 1 E...
Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau ...
ABSTRAK Setiap transaksi jual beli hak atas tanah, menurut UUPA dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pem...