PELAKSANAAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN (MARRIAGE AGREEMENT) YANG BERBENTUK AKTA NOTARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020)

PELAKSANAAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN (MARRIAGE AGREEMENT) YANG BERBENTUK AKTA NOTARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020) Tesis, S2, Wanda Octarian, 1820123058 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas ABSTRAK Perjanjian kawin/pranikah yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Pokok permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (marriage agreement) yang berbentuk akta notaris di Kabupaten Kampar tahun 2020 dan apa sajakah hambatan-hambatan dan upaya pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (marriage agreement) yang berbentuk akta notaris tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian, Pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (marriage agreement) yang berbentuk akta notaris di Kabupaten Kampar tahun 2020 yaitu harus dibuat dengan akta notaris yang dilakukan di hadapan notaris, dibuat oleh para pihak yaitu calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri di hadapan notaris, isi akta perjanjian kawin, mengenai pemisahan harta tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian perkawinan termasuk mengenai pemisahan harta suami dan istri pada saat sekarang ini dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka dari pada itu notaris mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan karena notaris berwenang membuat akta otentik yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (marriage agreement) yang berbentuk akta notaris yaitu suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga, calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin, perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan upaya pelaksanaan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan (marriage agreement) yang berbentuk akta notaris yang paling sering terjadi yaitu dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Kata Kunci : Pemisahan Harta, Perjanjian Perkawinan, Notari