BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULUPROVINSI RIAU Studi Perkara Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Rgt

BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU Studi Perkara Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Rgt (Hendra Roza, 1720122035, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 104 Halaman, 2021) ABSTRAK Dalam rangka mendukung pendaftaran tanah sesuai yang sesuai dengan aturan hukum, maka perlu dilakukan tindakan hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melakukan balik nama atas transaksi tanah seperti jual beli hibah dan lain-lain, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam mayarakat, dan nama orang yang telah memperoleh tanah dapat tertera di dalam sertipikat, salah satu balik nama Sertipikat tanah dapat terjadi karena putusan pengadilan, dimana si pemohon dapat memohonkan kepada pengadilan untuk memerintahkan Kantor Pertanahan untuk balik nama si pemohon, oleh sebab itu perlu di lihat bagaimana mekanisme balik nama berdasarkan putusan pengadilan.Dalam penelitian ini dirumuskan rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimanakah proses balik nama Sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan hakim di kabupaten indragiri hulu provinsi riau studi perkara nomor : 42/Pdt.G/2017/PN.Rgt? 2. Bagaimanakah Mekanisme Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Hakim? Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukumdan teori kewenangan. Metode yang digunakan dalamtesis ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Bahwa Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertipikat Hak Milik 42/Pdt.G/2017/PN.Rgt di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indradiri yaitu: memakan waktu selama 20 hari.Mekanisme pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan dalam hal ini putusan pengadilan negeri lebih bersifat kasuistis dan tergantung pada amar putusan pengadilan itu sendiri. Perlu interpretasi pejabat berwenang dalam membuat keputusan terkait penentuan prosedur (Penerbitan, Peralihan dan/atau pembatalan hak) dan landasan hukum yang digunakan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau Peraturan Mentri Agraria No. 11 Tahun 2016 ) untuk melaksanakan pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan tersebut, sedangkan dalam pendaftaran hak atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara lebih sederhana dan terarah dibandingkan pendaftaran tanah berdasarakan Putusan Pengadilan Negeri (Perdata). Kata Kunci : Balik nama, SertipikatHak Milik, Putusan Hakim. RETURNING THE NAME OF CERTIFICATE OF PROPRIETARY RIGHTS TO LAND BASED ON THE JUDGE'S DECISION IN THE REGENCY OF INDRAGIRI HULU, RIAU PROVINCE Case Study Number 42/Pdt.G/2017/PN.Rgt (Hendra Roza, 1720122035, Notary Masters Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 104 Pages, 2021) ABSTRACT In order to support land registration in accordance with the rule of law, it is necessary to take legal action that can be useful for people who want to transfer names to land transactions such as buying and selling grants and others, so as to provide legal certainty in society, and the names of people. which has obtained land can be listed in the certificate, one of the changes in the name of the land certificate can occur due to a court decision, where the applicant can request the court to order the Land Office to change the name of the applicant, therefore it is necessary to see how the mechanism of transfer of name based on sentence. In this study, the formulation of the problem is formulated, namely: 1. How is the process of changing the name of the certificate of title to land based on the judge's decision in the Indragiri Hulu district, Riau province, case study number: 42/Pdt.G/2017/PN.Rgt? 2. What is the Mechanism of Registration of Land Rights Based on the Judge's Court Decision? The theory used in this research is the theory of legal certainty and the theory of authority. The method used in this thesis is a normative juridical approach, the data sources are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research obtained are that the procedure for the transfer of title to ownership certificates 42/Pdt.G/2017/PN.Rgt at the Land Agency Office of Indradiri hulu Regency, namely: takes 20 days. The mechanism for registering land rights based on court decisions, in this case district court decisions, is more casuistic in nature and depends on the court's decision itself. The interpretation of the competent authority is needed in making decisions regarding the determination of procedures (Issuance, Transfer and/or cancellation of rights) and the legal basis used (governmet regulation No. 24 of 1997 or ministerial regulation No. 11 of 2016) to carry out land registration based on the court's decision , while the registration of land rights based on the Decision of the State Administrative Court is simpler and more focused than the registration of land based on the Decision of the District Court (Civil). Keywords: Change of name, Certificate of Ownership of Judge's Decisio