Implementasi Kewenangan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia

Terorisme adalah salah satu ancaman dan ganguan yang dihadapi Indonesia ke depannya, dalam kurun beberapa tahun terahir aktivitasnya semakin meningkat, sehingga berpengaruh pada upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini pelibatan TNI untuk membantu Polri sangat dibutuhkan. Tetapi tidak semua pihak seprti instansi pemerintah maupun DPR menyetuji hal itu dikarenakan, aksi pemberantasaan untuk penanganan terorisme bagi TNI memiliki kewajiban tersendiri dan menimbulkan permasalahan yuridis dalam implementasinya. Pelibatan TNI menangani aksi terorisme akan menjadi ancaman serius terhadap dinamika demokrasi, HAM dan supermasi hukum Indonesia Kajian terhadap implementasi kewenagan TNI melalui studi kepustakaan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan dan keterangan-keterangan yang diperlukan sesuai dengan pokok permaslahan: bahan hukum premier, bahan hukum sekunder. Melalui wawancara dengan mnggunakan pedoman/panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permaslahn yang diteliti. Dilanjutkan dengan menganalisis data secara kualitatif dideskripsikan dengan mengguaan kata-kata yang sistematis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari permasalahan diatas dan metode yang digunakan dapat disimpulkan bahwa dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bidang hukum administrasi, bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme