Analisis Konsep Pertimbangan Hakim Memutus Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk) dalam Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep ideal perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi UU RI Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Serta untuk mengkaji hakikat pertimbangan hakim dalam putusannya dengan adanya dualisme pengaturan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dalam tindak penanganan pidana Korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif sebagai bahan untuk mengawali peneliti dalam melakukan inventarisasi pendekatan perundang-undangan (statute approach), perbandingan hukum (comparative approach), serta studi pendekatan kasus (case approach). Karakteristik dari penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (Straafbaarfeit). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. yaitu bagaimanakah sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi