Demi mewujudkan asas publisitas dalam jaminan fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dalam hal ini, Notaris dapat bertindak selaku kuasa dalam permohonan pendaftaran pembebanan beserta perubahan jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pendaftaran perubahan atas sertifikat jaminan fidusia tidak perlu menggunakan akta Notaris dalam rangka efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan due diligence oleh Notaris dalam permohonan pendaftaran atas perubahan sertifikat jaminan fidusia secara online dan akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaksanakan due diligence dalam permohonan pendaftaran atas perubahan sertifikat jaminan fi...
Salah satu jenis wasiat yang boleh dilaksanakan adalah akta wasiat yang dibuat oleh notaris. Akta wa...
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam ...
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam ...
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai hapusnya fidusi...
Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya sangat besar. Notari...
Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam hal pembuatan akt...
Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya sangat besar. Notari...
Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam hal pembuatan akt...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Hukum jaminan terhadap jaminan fidusia khususnya perihal pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia ...
ABSTRAK KEOTENTIKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS SETELAH BERLA...
Notaris Sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta auten...
Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Hak Atas Tanah dengan Akta Notaris dalam praktek Notaris merupakan p...
Melalui kegiatan perkreditan, bank dan lembaga keuangan non bank melayani kebutuhan pembiayaan serta...
Salah satu jenis wasiat yang boleh dilaksanakan adalah akta wasiat yang dibuat oleh notaris. Akta wa...
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam ...
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam ...
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai hapusnya fidusi...
Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya sangat besar. Notari...
Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam hal pembuatan akt...
Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya sangat besar. Notari...
Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas dan kewenangan yang utama adalah dalam hal pembuatan akt...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Hukum jaminan terhadap jaminan fidusia khususnya perihal pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia ...
ABSTRAK KEOTENTIKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS SETELAH BERLA...
Notaris Sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta auten...
Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Hak Atas Tanah dengan Akta Notaris dalam praktek Notaris merupakan p...
Melalui kegiatan perkreditan, bank dan lembaga keuangan non bank melayani kebutuhan pembiayaan serta...
Salah satu jenis wasiat yang boleh dilaksanakan adalah akta wasiat yang dibuat oleh notaris. Akta wa...
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam ...
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam ...