Tanggung Jawab Notaris Atas Terjadinya Pembatalan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Pengesahan Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68/K/TUN/2020)

Abstrak Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Yayasan sebagai badan hukum wajib didirikan dengan menggunakan akta otentik notaris. Oleh karena itu notaris memiliki peranan penting dalam pendirian dan pengesahan yayasan sebagai badan hukum. Pembuatan akta yayasan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan juga UUJN No. 30 tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah,Bagaimana mekanisme pendaftaran badan hukum yayasan oleh Notaris,Bagaimana akibat hukum terhadap terjadinya pembatalan pengesahan badan hukum Yayasan Bustanul Ulum oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR: 68 K/TUN/2020,Bagaimana tanggung jawab notaris atas terjadinya pembatalan SK Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan badan hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 / K/ TUN/ 2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan juga UUJN No. 30 tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisis permasalahan yang timbul, lalu mencari jawaban yang benar sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang tanggung jawab notaris atas terjadinya pembatalan akta pendirian yayasan menjadi tanggung jawab Notaris dalam kewajibannya membuat akta otentik.Tanggung jawab notaris dalam pedaftaran akta pendirian pengesahan yayasan apabila kesalahan pihak notaris maka perbaikan dengan biaya dari notaris, apabila turut dari para pihak maka sanksi dengan tegas dan dijatuhkan oleh majelis pengawas notaris.Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dan analisis pertimbangan hukum tersebut dalam putusan Mahkamah Agung No.68/K/TUN/2020 adalah bahwa pembatalan akta notaris tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dayah Bustanul Ulum tersebut; yang dibuat oleh Notaris/PPAT ARK berkedudukan dikota Langsa adalah melanggar ketentuan larangan penamaan yayasan dengan nama yang sama yang telah dimiliki oleh yayasan lain sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kata Kunci : Yayasan, Pendaftaran,Pembatalan, SK Menteri Hukum dan HAM Abstract A Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and other authorities specified in this law and other laws. Establishing a foundation as a legal entity is required to use notarial authentic deed specified in Law No. 16/2001 in conjunction with Law No. 28/2004 on Foundation and Law No. 30/2004 in conjunction with UUJN (Notarial Act) No. 2/2014. The research problems are how about the mechanism of registering foundation legal entity by a Notary. how about the legal consequence of the reaxation of the validity of legal entity of Yayasan Bustard Ulum by the Supreme Court's Ruling No. 68 K/TUN/2020, and how about the Notary's liability on the incidence of the revocation of the Decree of the Minister of Law and human Rights concerning the validity of legal entity of Yayasan Bustanul Ulum (A Study on the Supreme Court's Ruling No. 681K/TUN/2020. The research used juridical normative on Law No. 16/2001 in conjunction with Law No. 28/2004 on Foundation and Law No. 30/2004 in conjunction with UUJN (Notarial Act) No. 2/2014. It also used descriptive analytic approach which described explained and analyzed the research problems and tried to find the answers as the solution of the problems. The result of the research showed that the revocation of memorandum of association becomes a Notary's liability in his obligation to make authentic deeds. Registering memorandum of understanding of a foundation Is also a Notary's liability; if there is a Notary's fault in it, he has to compensate it and if the parties involve in it, sanction will be imposed by Notarial Supervisory Council. The legal consideration of the Panel of Judges of the Supreme Court in handing down the Ruling No. 68 K/TUN/2020 is that the revocation of Notarial Deed on August 7, 2018 on the validation of the Establishment of legal entity of Yayasan Dayah Mawr Ulum made by the Notary/PPAT ARK in Langsa is violating the regulation on naming°foundation with another foundation's name as specified in Article 15. paragraph 1 of Law No. 16/2001on Foundation. Keywords: Foundation, Registration, Revocation, Decree of Me Minister of Law and Human Rights