Salah satu persoalan utama di Papua adalah permasalahan konflik yang tidak kunjung selesai sejak proses integrasi Papua ke Indonesia tahun 1969. Berbagai kebijakan pemerintah pusat telah dilakukan demi terciptanya situasi yang aman, damai dan kondusif serta bertujuan untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua Jilid 2 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai konsensus serta resolusi konflik di Papua. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan Sejarah Integrasi Papua, Poin Strategis Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001 dan Resolusi Konflik Melalui UU Otonomi K...
Tulisan ini membahas mengenai relevansi sistem pertahanan negara dengan konsep keamanan nasional yan...
ABSTRAK Pada dasarnya perang dan konflik bersenjata tidak asing lagi dan sudah merupakan hal bias...
This article discusses one of the government's efforts in handling the Papuan separatist movement. T...
Konflik integrasi di provinsi Papua seakan tidak menemukan titik terang. Konflik ini menjadi salah s...
Konsep otonomi khusus pada dasarnya memiliki dua tujuan, yakni untuk meredam konflik separatisme dan...
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami penyelesaian konflik sosial di Propinsi...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian konflik Kelompok Kriminal Bersenjata...
Desentralisasi Asimetris dalam negara kesatuan diwujudkan dengan memberikan otonomi yang bersifat ...
Kajian Pemekaran dan Konflik di Tanah Papua sejak 1999-2004 telah menjadi sejarah plus dan minus me...
Abstraksi:Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua masih memerlu...
Penulisan skripsi ini membahas tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otono...
Persoalan Papua merupakan persoalan bangsa yang perlu dengan seksama diuraisecara jelas sesuai pada ...
Penelitian ini ditulis menganalisis tentang strategi pencegahan internasionalisasi konflik Papua mel...
Konflik antarwarga perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Indonesia, dengan warga Distrik Oecussi,...
Sejak 20 Tahun Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Oto...
Tulisan ini membahas mengenai relevansi sistem pertahanan negara dengan konsep keamanan nasional yan...
ABSTRAK Pada dasarnya perang dan konflik bersenjata tidak asing lagi dan sudah merupakan hal bias...
This article discusses one of the government's efforts in handling the Papuan separatist movement. T...
Konflik integrasi di provinsi Papua seakan tidak menemukan titik terang. Konflik ini menjadi salah s...
Konsep otonomi khusus pada dasarnya memiliki dua tujuan, yakni untuk meredam konflik separatisme dan...
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami penyelesaian konflik sosial di Propinsi...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian konflik Kelompok Kriminal Bersenjata...
Desentralisasi Asimetris dalam negara kesatuan diwujudkan dengan memberikan otonomi yang bersifat ...
Kajian Pemekaran dan Konflik di Tanah Papua sejak 1999-2004 telah menjadi sejarah plus dan minus me...
Abstraksi:Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua masih memerlu...
Penulisan skripsi ini membahas tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otono...
Persoalan Papua merupakan persoalan bangsa yang perlu dengan seksama diuraisecara jelas sesuai pada ...
Penelitian ini ditulis menganalisis tentang strategi pencegahan internasionalisasi konflik Papua mel...
Konflik antarwarga perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Indonesia, dengan warga Distrik Oecussi,...
Sejak 20 Tahun Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Oto...
Tulisan ini membahas mengenai relevansi sistem pertahanan negara dengan konsep keamanan nasional yan...
ABSTRAK Pada dasarnya perang dan konflik bersenjata tidak asing lagi dan sudah merupakan hal bias...
This article discusses one of the government's efforts in handling the Papuan separatist movement. T...