HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IJIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Magetan)

ABSTRACTIt is undeniable that the judiciary will also play a significant role in the dispute resolution process referred to above. The judiciary will become a medium for husband and wife who are in dispute, especially in the context of realizing the desire of each party to control the property. Shared assets are opened for distribution in the event of a divorce and if there is no divorce then the joint property cannot be divided but can only be confiscated, joint property can only be divided if the marital relationship has been severed. This writing is motivated by the existence of problems, namely the first related to the implementation of the distribution of marital property in polygamy cases after the enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. As well as related to the basis of the judge's consideration of determining joint property in cases of polygamy permits. The type of research in this study is normative juridical research. By using several methods of legal materials. By carrying out the technique of taking legal materials by means of documentation and interviews, as well as using the method of analyzing legal materials by means of analytical verification techniques.Keywords: Gono Gini, Marriage, Judge's Consideration.ABSTRAKTidak dapat dipungkiri lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaian persengketaan yang dimaksudkan di atas. Lembaga peradilan akan menjadi media bagi suami istri yang bersengketa lebih khususnya dalam rangka mewujudkan keinginan masing-masing para pihak untuk menguasai harta tadi. Harta bersama itu dibuka pembagiannya jika terjadi perceraian dan apabila tidak adanya perceraian maka harta bersama itu tidak bisa dibagi tetapi hanya bisa disita, harta bersama baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu pertama terkait pelaksanaan pembagian harta perkawinan dalam perkara poligami setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta terkait dasar pertimbangan hakim menetapkan harta bersama dalam perkara ijin poligami Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Dengan menggunakan beberapa metode bahan hukum. Dengan melakukan teknik pengambilan bahan hukum dengan cara dokumentasi dan wawancara, serta dilakukan dengan metode analisis bahan hukum dengan cara teknik verifikatif analisis.Kata Kunci: Gono Gini, Perkawinan, Pertimbangan Hakim