KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

The position of women in politics seems to play only a secondary role, even though regulatively, women have been given privileges through the arrangement of a 30% quota for the nomination of legislators. This study aims to find out how the representation of women in the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) of Makassar City. This research is a field qualitative research, with a statutory and normative approach to syar'i. Based on the results of the 2019 General Election, the level of women's representation in the Makassar City DPRD reached 26% (13 people) out of a total of 50 people in the number of members of the Makassar City DPRD. Cumulatively, this figure has not met the 30% quota mandated by law. This is due to several factors such as the system of regeneration of political parties, women's interest in getting involved, family support, and the high cost of politics. From the perspective of siyasah dusturiyah, the arrangement regarding the 30% quota for women in the nomination of legislators should not be interpreted textually according to the text of the Qur'an or hadith, but should be based on leadership ability.Posisi perempuan di dunia politik terkesan hanya memainkan peran sekunder, padahal secara regulatif, perempuan telah diberikan keistimewaan melalui pengaturan kuota 30% untuk pencalonan anggota legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan pendekatan perundang-undangan dan normatif syar’i. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar mencapai 26% (13 orang) dari total 50 orang jumlah anggota DPRD Kota Makassar. Secara kuantitaif, angka tersebut belum memenuhi kuota 30% yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem kaderisasi partai politik, minat perempuan untuk terlibat, dukungan keluarga, dan mahalnya biaya politik. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengaturan mengenai kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif hendaknya tidak dimaknai secara tekstual sesuai dengan teks al-Qur’an maupun hadis, tetapi harus didasarkan pada kemampuan kepemimpinan