OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

This study aims to determine the supervision system of the Otoritas Jasa Keuangan in Sharia Banking according to Law Number 21 of 2011. The type of research used is literature with a syar'i juridical approach. Data sources are primary and secondary data. The results showed that supervision of Islamic banking is carried out by 2 (two) authorities, internally carried out by the Dewan Pengawas Syariah (DPS) or Dewan Syariah Nasional (DSN) and the Otoritas Jasa Keuangan is an external supervisor. In carrying out its duties, the Otoritas Jasa Keuangan is authorized to assess islamic banking operations both off site and on site. In Islamic law, the function of the Otoritas Jasa Keuangan is the same as that of al-Muraqabah, so that the position of the Otoritas Jasa Keuangan can be changed with the al-Hisbah institution which functioned as a market controller in the time of the Prophet Muhammad saw.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis syar’i. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang otoritatif, secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan pengawas yang sifatnya eksternal. Dalam menjalankan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menilai operasional perbankan syariah baik secara off site dan on site. Dalam hukum Islam, fungsi Otoritas Jasa Keuangan sama dengan al-Muraqabah, sehingga kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dapat diqiyaskan dengan lembaga al-Hisbah yang berfungsi sebagai pengontrol pasar pada zaman Rasulullah saw