Kajian Yuridis Normatif Penerapan Omnibus Law di Indonesia (Studi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja)

Pemerintah Indonesia, dalam rangka melakukan reformasi regulasi Pemerintah telah memilih mengadopsi metode omnibus law ke dalam sistem hukum nasional. Dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka omnibus law telah menjadi kebijakan resmi Pemerintah. Pilihan untuk menggunakan metode omnibus law ke dalam pembentukan peraturan perundang-undangan didasari oleh kesadaran bahwa saat ini produk hukum kita sedang mengalami pembengkakan atau “obesitas regulasi”. Permasalahannya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus law tidak dikenal di dalam sistem perundang-undangan Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu dalam penelitian ini dikaji tentang penerapan omnibus law di Indonesia dari aspek yuridis, normatif serta kendala- kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya, dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan Omnibus Law dapat diterapkan di Indonesia. Namun, agar penerapannya memiliki legitimasi, maka harus merevisi terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terdapat beberapa kendala-kendala yuridis yang akan dihadapi dalam penerapan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang apabila tidak segera ditangani dan dicarikan solusinya akan berdampak pada terciptanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta merugikan masyarakat.Kata kunci: Ketidakpastian hukum; omnibus law; penerapa