Penelitian ini berjudul Adaptive Governance dalam Pelayanan Disabilitas di Kecamatan Mangkubumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep adaptive governance dalam pelayanan disabilitas di Kecamatan Mangkubumi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini adalah terdapat variasi lembaga yang terlibat, terdapat komunitas Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) yang berasal dari komunitas masyarakat. Sehingga dirasakan perlu adanya penguatan lembaga formal dan informal dalam menangani isu disabilitas di Kecamatan Mangkubumi dengan berkolaborasi, dan mendorong ada nya tata kelola yang responsi...
Perubahan sosial tidak bisa dihindari pasti akan terjadi, oleh sebab itu harus diikuti oleh dinamika...
Salah satu ciri negara demokrasi adalah penegakan persamaan hak bagi seluruh warga negara.Penyandang...
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang ...
Penelitian ini berjudul Adaptive Governance dalam Pelayanan Disabilitas di Kecamatan Mangkubumi. Tuj...
Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk pe...
Penyandang disabilitas dalam kehidupannya masih mengalami berbagai hambatan yang berasal dari lingku...
Individu penyandang disabilitas mendapatkan problem dengan situasi ekslusi sosial yang dihadapi baik...
Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan, beresiko tinggi dan cenderung terabaikan ketika be...
Perubahan lingkungan yang sedemikian pesat (disruptive era) menuntutrespon yang cepat dan tepat oleh...
Penerbitan Undang Undang Pemerintahan Daerah (Nomor 23 Tahun 2014) ternyata banyak berdampak pada ta...
Pandemi Covid-19 memberi dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat desa, seperti penurunan k...
Penyandang Disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas...
Fakta membuktikan bahwa penyandang disabilitas telah lama termarjinalkan dari akses pendidikan yang ...
This study aimed to determine how the Adaptive Organization in the development of tourims policy in ...
Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai penganti...
Perubahan sosial tidak bisa dihindari pasti akan terjadi, oleh sebab itu harus diikuti oleh dinamika...
Salah satu ciri negara demokrasi adalah penegakan persamaan hak bagi seluruh warga negara.Penyandang...
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang ...
Penelitian ini berjudul Adaptive Governance dalam Pelayanan Disabilitas di Kecamatan Mangkubumi. Tuj...
Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk pe...
Penyandang disabilitas dalam kehidupannya masih mengalami berbagai hambatan yang berasal dari lingku...
Individu penyandang disabilitas mendapatkan problem dengan situasi ekslusi sosial yang dihadapi baik...
Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan, beresiko tinggi dan cenderung terabaikan ketika be...
Perubahan lingkungan yang sedemikian pesat (disruptive era) menuntutrespon yang cepat dan tepat oleh...
Penerbitan Undang Undang Pemerintahan Daerah (Nomor 23 Tahun 2014) ternyata banyak berdampak pada ta...
Pandemi Covid-19 memberi dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat desa, seperti penurunan k...
Penyandang Disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas...
Fakta membuktikan bahwa penyandang disabilitas telah lama termarjinalkan dari akses pendidikan yang ...
This study aimed to determine how the Adaptive Organization in the development of tourims policy in ...
Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai penganti...
Perubahan sosial tidak bisa dihindari pasti akan terjadi, oleh sebab itu harus diikuti oleh dinamika...
Salah satu ciri negara demokrasi adalah penegakan persamaan hak bagi seluruh warga negara.Penyandang...
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang ...