Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila, dan menempatkan sila ketuhanan sebagai sila pertama Pancasila, seharusnya Indonesia adalah negara yang religius dan kental dengan nuansa keagamaan, serta bebas dari perbuatan keji dan perbuatan jahat. Namun nyatanya, Indonesia saat ini sedang mengalami degradasi moral dan tidak lagi mencerminkan nilai-nilai agama. Hal ini ditandai dengan adanya pernyataan perbuatan yang melanggar norma agama dan aturan negara. Salah satu contohnya adalah masalah perzinahan yang tidak mengenal usia dan status sosial. Bahkan, terkait persoalan ini ada indikasi pembiaran dan perlindungan, karena selama ini belum ada kepastian hukum dalam penyelesaiannya. Selanjutnya dalam sengketa hukum persoalan zina sebenarnya termasuk dalam delik aduan. Tentu saja, masalah ini berimplikasi buruk pada identitasnya sebagai bangsa yang religius. Oleh karena itu, tidak salah jika peran hukum pidana nasional Indonesia dipertanyakan banyak pihak. Di satu sisi, kami berkeyakinan bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium sebagai pengendali atau aturan tindak pidana. Dalam realitas sosial, sepanjang sejarah peradaban manusia, perbuatan zina tidak pernah berhenti bahkan hingga saat ini semakin berkembang dan pelakunya berasal dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yang tidak dibatasi usia dan profesi. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis bagaimana hukum sebenarnya mengantisipasi fenomena tersebut, baik dalam perspektif hukum pidana nasional Indonesia maupun hukum pidana Islam. Keywords: Perzinahan, Hukum, KUHP dan Isla