Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Berdasarakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ABSTRAK Bunga Septa Pabella, (2022) Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Berdasarakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya secara online, yang merupakan transaksi jual beli melalui cara pemesanan yang dilakukan melalui media elektronik, pihak penjual menjual suatu barang yang penyerahannya di akhir atau menjual suatu barang yang ciricirinya disebutkan dengan jelas, dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu oleh pihak pembeli. permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli Cash On Delivery, salah satunya seperti terjadinya pembatalan ketika barang sudah mulai dikirimkan atau sudah sampai di tempat si pembeli. Dalam kasus tersebut konsumem telah melanggar hak dari pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Hak pelaku usaha adalah: a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;. Metode penelitian skripsi ini menggunkan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisis data tersebut menerapkan penelitian kuantitaif. Metode pengumpulan data adalah data-data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undnagan, buku-bukum, jurnal ilmiah, dan internet yang nilainya relavan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa pengaturan mengenai pembataan sepihak yang dilakukan konsumen pada jual beli online belum diatur secara khusus, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur hak apa saja yang bisa didapat oleh pelaku usaha. Hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni pelaku usaha yang dirugikan bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami karena pihak pelaku usaha tidak menerima pembayaran dengan semestinya. Kemudian pemerintah harus lebih memperhatikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum tidak hanya kepada konsumen saja melainkan juga kepada pelaku usaha. Kata Kunci : Wanprestasi, Konsumen, Jual Beli Online