Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Maslahah

Tommy Pratama (2022): Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/Pa.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Maṣlaḥah Isbat nikah yang seharusnya menjadi solusi terhadap penyelesaian perkawinan tidak tercatat malah menimbulkan permasalahan baru. Banyak terjadi penyelundupan hukum pada praktik perkawinan di bawah tangan, sehingga hakim dalam memeriksa perkara isbat nikah harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan penetapan agar terhindar dari kesan menggampangkan pengesahan nikah melalui isbat nikah. Pada penelitian ini penulis menganalisis penetapan perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn sebagai studi kasus terhadap perkawinan isbat nikah poligami yang terjadi pada tahun 1974, dengan fokus penelitian dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Natuna dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami ditinjau menurut maqāṣid syarī’ah. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yurudis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) sumber data primernya yaitu penetapan perkara Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn. Dalam mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara dengan Hakim yang mengadili perkara. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analysis interactive model dari Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa: Pertama, hakim mengabulkan isbat nikah para pemohon dan memerintahkan KUA untuk menerbitkan buku nikah mereka. Terdapat dampak positif dan negatif dalam mengabulkan perkara ini. Dampak positifnya para pemohon memperoleh buku nikah dan negara dapat memaksimalkan pemenuhan hak asasi manusia kepada keluarga mereka. Sedangkan dampak negatifnya terbentuknya pola fikir masyarakat bahwa pemerintah melegalkan perkawinan di bawah tangan. Kedua, hakim dalam mengadili perkara ini menerapkan asas peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya dengan sangat baik tanpa sedikitpun mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Setelah melakuakan pemeriksaaan, hakim menilai bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kondisi sosial masyarakat, sehingga hakim dengan tegas dan berani, berijtihad mengambil sikap yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (ius contra legem). Ketiga, pencatatan perkawinan merupakan unsur penting dalam rangka menjaga dan memelihara kehormatan serta kesucian ikatan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi teratur dan para pihak terlindungi dari kemudharatan. Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Isbat Nikah Poligami, Maṣlaḥah