ANALISIS TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 37 TAHUN 2018 SEBAGAI SYARAT PEMILIH BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

ABSTRAK Penelitian Skiripsi berjudul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2018 Sebagai Syarat Pemilih Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa. Ini dilatar belakangi oleh adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 yang mensyaraktkan bagi pemilih Tidak sedang terganggu jiwa, sedangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 syarat bagi pemilih Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya telah di hapus, atas pkpu tersebut muncul persoalan norma hukum dan persolan ditengah masyarakat. Kemudian penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang Pertama. Bagaimana Hak Memilih Bagi Orang Gangguan Jiwa Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kedua. Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap Hak Memilih Bagi Orang Gangguan Jiwa Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana Hak Memilih Bagi Orang Gangguan Jiwa serta pandangan Siyasah terhadap Hak Memilih Bagi Orang Gangguan Jiwa Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018. Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian normatif dengan metode studi pustaka (library research) melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini yaitu Pertama. Berdasarkan PKPU dengan tidak adanya aturan mengenai hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa maka tidak adanya batasan hak memilih bagi orang dengan ganguan jiwa, dengan kata lain terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum. Kedua Berdasarkan Fiqih Siyasah orang dengan gangguan jiwa tidak dapat memilih pemimpin disebabkan kurangnya/ketidakmampuan akal alam mengetahui pemimpin yang ia pilih, sehingga ia tak berhak untuk memilih pemimpin. Hal ini didasari bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT. Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Kata kunci: Hak Memilih Bagi Orang Gangguan Jiwa-Fiqh Siyasa