PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA DI DESA BAGAN JAYA KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

RINA (2022) : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa di Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa masih ada terindikasi anggota badan permusyawaratan desa yang kurang partisipasinya dalam musyawarah penetapan rancangan peraturan desa dan kurangnya sosialisasi pemerintah desa serta badan permusyawaratan desa kepada masyarakat terkait proses pembentukan peraturan desa dan produk hukum peraturan desa itu sendiri. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala di desa Bagan Jaya? (2) Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap peran BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala di desa Bagan Jaya?. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah (field research )atau penelitian lapangan adapun Teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota lembaga BPD, kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat. Sampel yang digunakan dalam penelitan ini adalah seluruh anggota populasi menjadi sampel atau yang disebut dengan total sampling. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga badan permusyawaratan desa di desa Bagan Jaya sudah berperan dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, peran tersebut diantaranya ialah 1, BPD telah melakukan musyawarah dalam perencaan penyusunan rancangan peraturan desa bersama masyarakat, 2. BPD dan pemerintah desa telah menerbitkan atau mengundangkan sedikitnya 4 peraturan desa pada tahun 2021, 3. BPD telah melakukan penjaringan, penampungan dan penyaluran aspirasi dari masyarakat meskipun tidak semua diwujudkan. Namun dilain hal masih terdapat beberapa indikasi kurangnya peran BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Adapun tinjuan fiqih siyasah dalam peran BPD ini ialah bahwa peran BPD dalam pembentukan peraturan desa sama halnya dengan lembaga Ahlul Al-Halli Wa Al-Aqdi yang terdapat dalam siyasah dusturiyah yang juga memiliki peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu Negara. Kata Kunci : Peran, BPD, Perdes, Bagan Jaya, Fiqih Siyasa