ABSTRAK Asiswanto (2022): “Kajian Tentang Hubungan Hukum Antara Induk Perusahaan Dan Anak Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Pengembangan yang dilakukan terhadap sebuah perusahaan perseroan di antaranya adalah pembentukan anak perusahaan. Tentunya pembentukan anak perusahaan tersebut tidak terlepas dari kepemilikan saham antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Apakah saham antara induk dan anak perusahaan tersebut terpisah atau sahamnya merupakan gabungan, hal ini tentunya berhubungan dengan tanggung jawab apabila ada hal-hal yang terjadi terhadap perusahaan tersebut. Dari uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, adalah bagaimana hubungan ke...
Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga kegiatan pelayaran sangatlah penting dalam menunjang ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris ...
Berdasarkan bunyi konsiderans Undang-udang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana K...
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) telah disah...
ABSTRAK DEDE CHAIRUMAN NIM.11427100699 Judul penelitian ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP T...
Pemberian status hukum Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pen...
Pemberian status hukum Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pen...
Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang masih banyak terjadi di Indonesia. Data jum...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pendirian Perseroan Ter...
Abstrak Yuyun Mintaraningrum, S.351208050, 2014. PENGARUH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP TERCIPT...
Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pen...
ABSTRAK Dendi Pratama Yudha (2021) : “Tinjuan Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pelanggar...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris ...
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat ...
Narkotika merupakan zat yang berbahaya bagi manusia, penyalahgunaan narkotika dapat merusak jasman...
Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga kegiatan pelayaran sangatlah penting dalam menunjang ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris ...
Berdasarkan bunyi konsiderans Undang-udang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana K...
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) telah disah...
ABSTRAK DEDE CHAIRUMAN NIM.11427100699 Judul penelitian ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP T...
Pemberian status hukum Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pen...
Pemberian status hukum Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pen...
Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang masih banyak terjadi di Indonesia. Data jum...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pendirian Perseroan Ter...
Abstrak Yuyun Mintaraningrum, S.351208050, 2014. PENGARUH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP TERCIPT...
Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pen...
ABSTRAK Dendi Pratama Yudha (2021) : “Tinjuan Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pelanggar...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris ...
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat ...
Narkotika merupakan zat yang berbahaya bagi manusia, penyalahgunaan narkotika dapat merusak jasman...
Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga kegiatan pelayaran sangatlah penting dalam menunjang ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris ...
Berdasarkan bunyi konsiderans Undang-udang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana K...