EFEKTIVITAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KOTA PEKANBARU)

ABSTRAK Mhd Ichsan Lubis (2022) : EFEKTIVITAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KOTA PEKANBARU). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektifitas dan faktor penghambat dalam penerapan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya industri rumah tangga pangan (IRTP) yang belum memiliki sertifikat, namun masih bisa memasarkan produk pangan industri rumah tangga (PIRT). Tujuan dari pemberian nomor (SPP-IRT) adalah untuk jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi Industri Rumah Tangga di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. Dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dan masalah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis, menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan sumber data bahan primer dan bahan sekunder. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa pelaksanaan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 di kota Pekanbaru belum dilaksanakan secara efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi hambatan dalam pelaksanaannya terbagi dua. Faktor internalnya adalah tidak adanya membuat sanksi bagi pelaku usaha yang belum dapat SPP-IRT dan tidak ada memuat waktu untuk pelaksanaan pengawasan dan verifikasi lapangan oleh Dinas Kesehatan. Faktor eksternalnya adalah tenaga petugas yang tidak mencukupi, tidak menjadi tugas pokok, dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan. Kata Kunci: Efektivitas, PIRT,IRTP,BPO