PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRAKTIK PEMBULATAN HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK Nopa Rita (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Studi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang) . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen telah memberikan kekuatan hukum bahwa antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai kedudukan yang sama, serta untuk menumbuhkan kesadaran konsumen akan haknya terhadap pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang serta menumbuhkan kesadaran akan kewajiban dari pelaku usaha. Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian ketika melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang, adakala terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana pelaku usaha atau operator yang bertugas melakukan pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga konsumen harus membayar lebih yaitu harga yang tidak sesuai dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diterima. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang. (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangat esensial untuk dijadikan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen, selain itu pihak SPBU memberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan pencegahan berupa brifing terhadap operator dan rutin melakukan tera ulang terhadap mesin pengisian BBM dan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi terhap operator yang melakukan praktik pembulatan. Selanjutnya dapat diketahui bahwa praktik pembulatan harga BBM tersebut terjadi dengan faktor yang mempengaruhi yaitu: 1.Kurang tersedianya uang receh dikalangan masyarakat, 2.Memudahkan operator dalam melakukan pekerjaan, dan 3.Sebagai alat putar oleh operator terhadap konsumen yang mendapatkan pembulatan harga ke bawah. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pembulatan Harg