IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Habibur Rahman Asral (2022 ): Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di pusat Pasar Kota Padang Sidempuan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatar belakangi banyak Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kota Padang Sidempuan yang tidak menaati aturan dilarangnya berjualan di trotaor jalan dan bahu jalan yang mana menimbulkan kemacetan dan kerusakan lingkungan, hal ini perlu adanya peran pemerintah dalam hal ini yang menjalankan peraturan ini adalah Satpol PP. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada dasarnya ditunjukan untuk ketertiban umum dengan harapan dapat membawa pradigma baru dalam membina dan menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang seharusnya tidak dibolehkan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dipusat Pasar Kota Padang Sidempuan. 2) Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat terlaksananya Peraturan Daerah No 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kota Padang Sidempuan 3) Bagaimana Peran Pemerintah daerah dalam hal ini yang menjalankan Perda Adalah Satuan polisi Pamong Praja Kota Padang Sidempuan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dipusat Pasar Kota Padang Sidempuan Menurut Perspektif Fiqih. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode lapangan yang dimana berlokasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Sidempuan. Data Primer yang didapat dari pihak Satpol PP Kota Padang Sidempuan. Data Skunder nya adalah data yang didapat dari Pedagang Kaki Lima yang berada di Pusat Pasar Jl.Thamrin, buku- buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi–situasi lapangan.setelah mengetahui permasalahan yang ada melalui observasi, wawancara dilapangan, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqih Siyasah berdasarkan nash al-quran, hadist dan kaidah fiqiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Jadi, dari uraian dan dari berbagai tinjauan tersebut, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima belum terlaksana dengan semestinya. Saat ini relokasi pedagang kaki lima masih ditahap proses pembangunan. Dilihat dari sikap pedagang kaki lima nampaknya mereka tidak mau untuk dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan sebelumnya. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain 1) Masih ditemukan banyak pedagang kaki lima yang masih tidak peduli terhadap Peraturan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima No. 8 tahun 2005, sehingga para pedagang masih banyak yang menetap berjualan di bahu jalan Thamrin. 2) Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap kebersihan dan kekumuhan sehingga ketika pemerintah melakukan Penertiban Pedagang Kaki lima mereka tau terlebih dahulu dan segera menyimpan barang mereka,setelah penertiban selesai baru mereka meletakkan kembali barang dagangannya. Satuan Polisi Pamong Praja sudah berperan sesuai dengan fiqh siyasah karena tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sejalan dengan ulil amri dan lembaga Wilayatul al-Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum umum dan hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sudah sangat sesuai dan sejalan dengan konsep ulil amri dan Wilayatul al- Hisbah. Kata Kunci: Implementasi, Pedagang Kaki Lima, Fiqih Siyasa