FUNGSI KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN KASUS PERDATA ADAT DI NAGARI PANINGGAHAN KECAMATAN JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK

ABSRAK FUNGSI KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN KASUS PERDATA ADAT DI NAGARI PANINGGAHAN KECAMATAN JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK Oleh : Hasan Imad Aqil Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok Sumatera Barat.. Kerapatan Adat Nagari Ialah lembaga permusyawaratan tertinggi dalam nagari yang keanggotaan terdiri dari ninik mamak dalam nagari. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: 1) Mengetahui dan menggambarkan fungsi Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian kasus perdata adat sehubungan tanah pusako di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. 2) Mengetahui dan menggambarkan prosedur Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian kasus perdata adat sehubungan tanah pusako di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kerapatan Adt Nagari (KAN) dalam penyelesaian kasus perdata adat ialah hanya untuk mediasi adat dan sebagai penengah antara pihak yang bersengketa, hanya berwenang untuk mendamaikan serta mengajak pihak yang bersengketa merumbukkan atau bermusyawarah dan mencari jalan tengah agar sengketa dapat di selesaikan. Jadi, Prosedur penyelesaian kasus perdata adat oleh Kerapatan Adat Nagari ialah jika permasalahannya sesama sejurai “sajurai” maka akan diselesaikan oleh mamak jika masih belum dapat di selesaikan pada tingkat jurai maka akan di naikkan ke tingkat kaum yang dalam penyelesaiannya diserahkan kepada ninik mamak, jika ninik mamak belum dapat memberikan solusi maka akan di rekomendasikan kepada penghulu kaum yang bersangkutan (penghulu) dari kaum tersebut. Jika penghulu masih belum bisa memberikan solusi dari permasalahan maka akan di selesaikan pada tingkat suku, jika pada tingkat suku juga belum ada kata sepakat dan kedua belah pihak masih belum terima barulah disidang oleh Kerapatan Adat Nagari. Kata Kunci : Fungsi, Kerapatan Adat Nagari, Penyelesaian Kasus Perdata Ada