PELAKSANAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 DI DESA LEMANG KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

ABSTRAK Rismayanti (2022): Pelaksanaan Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan Perspektif Fiqih Siyasah. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketentuan mengenai Otonomi Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat, dilihat dari kewenangan desa yaitu di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat. Desa telah menjalankan program kerjanya pada pelaksanaan kenyataannya masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat, karena implementasi dari berbagai kewenangan desa ternyata belum seluruhnya efektif dijalankan seperti kurangnya kebijakan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat, bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan otonomi desa di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Menurut Fiqih Siyasah, untuk mengetahui Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat dan Fiqih Siyasah. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research) bersifat Kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Sumber data yang di gunakan yaitu data primer yang di dapat secara langsung dari wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yaitu dokumen resmi, buku-buku, dan jurnal. Jumlah Populasi dan sampel 8 orang yaitu Kepala Desa dan 4 Perangkat Desa, Ketua BPD dan 2 Tokoh Masyarakat Desa Lemang. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dkumentasi. Hasil penelitian ini yaitu pemerintah desa dalam pelaksanaan otonomi desa dengan program yang telah dicanamkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yaitu akan di sediakannya lahan kosong yang nantinya akan di tanami tanaman cepat panen, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan meskipun masih terdapat kendala. Berdasarkan Tinjauan fiqih siyasah pelaksanaan otonomi di Desa Lemang termasuk dalam Siyasah tandfiziyyah merupakan pemerintahan yang berwenang untuk melaksanakan kewenangan dari undang-undang. Pemerintah desa sudah mengikuti aturan yang dibuat oleh ulil amri dalam pelaksanaan teknis sudah menerapkan prinsip musyawarah guna untuk kepentingan kemaslahatan umat. Kata Kunci: Pelaksanaan, Otonomi Desa, Fiqih Siyasa