PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 55 DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

ABSTRAK Delvi Suci Ramadani (2022) : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan mitra pedesaan yang solid dalam membangun dan mensejahterahkan rakyat. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, badan permusyawaratan desa mempunyai 3 fungsi : 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 1) Mengetahui peran BPD dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, mengetahui peran BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan mengetahui peran BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, serta 3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singing, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran Badan Persmusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 55 di Desa Sungai Pinang belum sepenuhnya terlaksana, hal ini dibuktikan dengan belum adanya rancangan Peraturan Desa (PERDES), dan disebabkan oleh beberapa faktor yakni sarana dan respon masyarakat. Bila ditinjau dari perspektif Siyasah Tasyri’iyah (legislatif) Badan Permusyawaratan (BPD) sebagai cerminan dari Lembaga Ahl al-Hall Wa al-Aqd, fungsinya adalah melaksanakan tugas dengan amanah dan melaksankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kata Kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Fiqih Siyasa