PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

ABSTRAK Alwi Rahman, (2022): Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hakhak Perempuan di Kota Pekanbaru Ditinjau dari Hukum Islam. Sejak zaman dahulu perempuan selalu direndahkan statusnya di masyarakat sehingga hak-hak mereka tidak terpenuhi terutama hak perlindungan akibatnya diskriminasi dan kekerasan yang di alami kaum perempuan terus terjadi dan dianggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi bahkan dalam rumah tangga pun sering terjadi kekerasan terhadap perempuan yang sering dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga padahal di dalam Islam Perempuan itu di muliakan. Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Pekanbaru Ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, kendala yang terjadi serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Penelitian ini adalah penelitian Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara setelah data diperoleh, selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpukan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang pertama yaitu melakukan pencegahan, pemulihan dan resosialisasi. Kemudian kendala yang di hadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru ialah masalah operasional seperti kendaraan, anggaran dan korban yang kurang kooperatif sehingga lambatnya proses penanganan. Kemudian peran yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk kedalam maslahah mursalah yang mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Kata Kunci: Hak-hak perempuan, KDRT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbar