STATUS ANAK PERNIKAHAN WANITA HAMIL MENURUT ENAKMEN UU KELUARGA ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH RAYUAN CIVIL DI NEGERI JOHOR MALAYSIA

Perkawinan merupakan sesuatu yang mulia dan agung bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam seperti Malaysia dan Indonesia, yang menginginkan perkawinannya sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara dan kemudian dikaruniai anak yang sholeh dan shaleh. Namun, setelah itu, dengan berkembangnya waktu dan pergaulan bebas, anak muda yang merasa dimabuk cinta, tidak bisa mengontrol persahabatan yang sehat, malah mengikuti perintah teman sebaya atau orang yang dicintainya sehingga terbentuklah seks bebas. Dampaknya adalah akan lahirnya anak di luar nikah dan kemudian pihak-pihak yang terlibat akan menghadapi masalah penentuan status anak luar nikah. Pertanyaannya, mana yang harus dirujuk ke Pengadilan Syari'ah atau Pengadilan Perdata untuk menentukan status anak kepada siapa harus diberikan. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan putusan antara Peradilan Syariah yang memiliki dasar yang disebut Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam dengan dasar Peradilan Perdata. Sebagai umat Islam, hendaknya kita mengacu dan mengutamakan prinsip-prinsip Islam dalam menentukan status anak luar nikah dan tidak memandang persoalan nasab hanya sebagai pandangan yang sematamata didasarkan pada stigma dan dampak psikologis terhadap anak luar nikah dan kemudian berpaling darinya. Hukum Syara' (khususnya mazhab Syafi'i) atau Hukum Keluarga Islam di Malaysia. Karena dengan adanya putusan ini akan semakin mengundang polemik di masyarakat dimana masalah pewarisan anak haram (anak haram) dan lain-lain menjadi semakin sulit diselesaikan di pengadilan dan membawa dampak buruk bagi masyarakat muslim